Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan menambah jumlah doktor di jajaran penelitinya. Adalah Hartini Retnaningsih yang akhirnya dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "Proses Pembuatan Kebijakan Sosial di DPR RI: Perdebatan Gagasan tentang Kesejahteraan Dalam Legislasi Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Promosi doktor yang dilaksakan pada tanggal 12 Januari 2016 bertempat di Auditorium Juwono Sudarsono Gedung F Lt.2 FISIP UI, Depok.

| Kegiatan: Seminar nasional

| Tema: “Format ideal dukungan Keahlian kepada DPR RI”

| Waktu: Rabu, 17 November 2015 pk. 09.30- 16.00

| Tempat: Ruang KK2

Seminar nasional pertama yang diselenggarakan P3DI ini ditujukan untuk menggali masukan mengenai format fungsi Badan Keahlian Dewan (BKD) yang baru saja terbentuk. Hadir sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara seminar adalah wakil pimpinan DPR, Fahri Hamzah yang mengingatkan perbedaan  memberi dukungan ke legislatif dengan dukungan ke eksekutif. Jika diibaratkan, dukungan keahlian di eksekutif berfokus pada kerja otot, karena pekerjaan berasal dari satu komando. Sedangkan di legislatif, dukungan keahlian menekankan pada otak. BKD harus memberikan layanan kepada setiap anggota DPR yang masing-masing memiliki cara pikir sendiri. Oleh karena itu DPR RI sebaiknya memiliki struktur dan keuangan yang independen, menyesuaikan dengan kegiatan konstituensi yang dinamis.

Sebanyak 37 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yang bekerja adalah buruh. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Agustus 2014 jumlah penduduk di atas 15 tahun yang berstatus buruh/karyawan/pegawai mencapai 42,382,148 jiwa. BPS juga menyampaikan bahwa 46,5 juta orang (40,62 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 68,1 juta orang (59,38 persen) bekerja pada kegiatan informal (BPS, Januari 2015:49). Meskipun jumlah angkatan kerja cukup besar, namun hasil kajian LIPI pada Februari 2012 menunjukkan bahwa 43,67 pekerja Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. 

Hari ini saya mendapat suntikan vaksin hepatitis B di unit pelayanan kesehatan DPR RI. Vaksin hepatitis B dianjurkan untuk semua orang dewasa tanpa terkecuali dengan terlebih dahulu memeriksa kadar HbsAg dalam darah.